Sejumlah peserta diskusi lainnya, yakni wartawan senior M. Nasir, Dr. Budi Nugraha, Rudi Sitompul, Dadang Rachmat, Berman Nainggolan, Herwan Pebriansyah, serta Pemimpin Redaksi VOI Iqbal Risyad, juga mempertanyakan belum dimanfaatkannya tawaran bantuan dari negara-negara sahabat untuk membantu penanganan karhutla.

Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, termasuk mengenai bentuk bantuan yang ditawarkan, mekanisme penerimaan, serta pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.

FWK Minta Penanganan Lebih Sistematis dan Perlindungan bagi Warga

Hendry Ch Bangun menilai karhutla berkepanjangan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah telah menimbulkan keresahan masyarakat. Dampaknya meliputi gangguan kesehatan, perlambatan ekonomi, serta hambatan terhadap pendidikan dan transportasi.

Menurut Hendry, upaya pemerintah pusat perlu diwujudkan melalui langkah yang sistematis dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.

Ia juga menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pemadaman karhutla melalui operasi darat dan udara. Menurut pandangan yang disampaikan dalam diskusi, hasil upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang masih menghadapi kabut asap.

Sementara itu, Koordinator Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, khususnya pelaku UMKM yang mengalami tekanan ekonomi akibat karhutla.

Menurut Herry, bantuan dan perlindungan bagi warga tidak seharusnya menunggu hingga kebakaran sepenuhnya padam. Langkah penanganan darurat dan dukungan sosial perlu berjalan beriringan untuk mengurangi beban masyarakat.

“Jangan menunggu apinya padam, baru bergerak!” tegas Herry.

FWK berharap pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan penanganan karhutla berjalan efektif, serta memberikan perhatian terhadap kebutuhan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.(Red.)

*Sumber: Rilis Forum Wartawan Kebangsaan (FWK)