Seputarpublik.com || JAKARTA, — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum berjalan secara optimal dan sistematis. Dampak kabut asap berkepanjangan di sejumlah wilayah Kalimantan disebut telah mengganggu kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi.
Kritik tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan FWK yang digelar secara hibrida di Jakarta, Rabu (14/10/2026). Forum itu membahas dampak karhutla di Kalimantan serta persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali yang dinilai turut memengaruhi aktivitas masyarakat.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, mengatakan kondisi yang dihadapi masyarakat di daerah terdampak karhutla menjadi perhatian serius. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani secara sistematis dengan mempertimbangkan keselamatan dan kebutuhan warga.
“Kondisi ini membuat kita terusik. Bahkan, di tengah kesulitan masyarakat di daerah-daerah rawan karhutla, kita mendengar berita adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ini mengusik rasa kemanusiaan kita,” ujar Raja saat membuka diskusi.
Diskusi tersebut dihadiri Hendry Ch Bangun, mantan Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, sejumlah pengurus FWK, serta para pemimpin redaksi media massa. Peserta lainnya mengikuti diskusi secara daring, di antaranya M. Harris Sadikin dari Palangka Raya, Zainal Helmie dari Banjarmasin, Endro S. Effendi dari Samarinda, IGMG Dwikora dari Bali, dan Suroso Miswan dari Papua Tengah.
FWK Soroti Persepsi Kalimantan Selatan Kurang Diprioritaskan
Tokoh pers Kalimantan Selatan sekaligus Koordinator Daerah FWK Kalsel, Zainal Helmie, menyampaikan bahwa karhutla berkepanjangan telah mengganggu berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Menurut Helmie, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga pendidikan, transportasi, dan perekonomian warga. Ia menyebut sejumlah sekolah telah meliburkan kegiatan belajar tatap muka dan mengalihkan pembelajaran ke rumah. Sementara itu, aktivitas penerbangan disebut turut menghadapi gangguan.
Helmie menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih besar terhadap penanganan karhutla, termasuk dukungan anggaran dan penentuan prioritas penanggulangan.
“Terkesan karhutla kurang mendapat prioritas. Anggarannya terbatas,” ujar Helmie.
Ia juga menyebut muncul persepsi di masyarakat bahwa Kalimantan Selatan seperti menjadi “anak tiri” dalam penanganan karhutla, karena dinilai belum memperoleh perhatian yang sebanding dengan wilayah lain.
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat saat ini dinilai lebih terfokus pada Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Pandangan tersebut merupakan penilaian yang disampaikan FWK dalam diskusi dan perlu dilihat bersama data resmi mengenai alokasi anggaran serta operasi penanganan karhutla di setiap daerah.
Kabut Asap Ganggu Pendidikan dan Ekonomi di Kalimantan Tengah
Dampak kabut asap juga disoroti M. Harris Sadikin, Koordinator Daerah FWK Kalimantan Tengah. Ia menggambarkan kondisi di Palangka Raya yang menurutnya hampir setiap hari diselimuti kabut asap tebal.
Harris menyebut gangguan penerbangan telah menyulitkan mobilitas masyarakat. Ia menyampaikan bahwa dalam periode yang hampir sebulan, penerbangan dari Palangka Raya disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Selain transportasi, aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut terdampak. Menurut Harris, penurunan omzet berpotensi menekan kemampuan pelaku usaha memenuhi kewajiban kredit dan memperlambat perputaran ekonomi daerah.
“Hingga kini, hampir dua bulan anak-anak tidak masuk sekolah. Semua anak belajar dari rumah,” tambah Harris.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada persoalan lingkungan, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan pendidikan dan penghidupan masyarakat.
Dampak Karhutla Meluas hingga Kalimantan Timur dan Papua Tengah
Koordinator Daerah FWK Kalimantan Timur, Endro S. Effendi, turut menyampaikan bahwa masyarakat merasakan dampak serius akibat kondisi karhutla.
Sementara itu, Koordinator Daerah FWK Papua Tengah, Suroso Miswan, menyoroti persoalan karhutla dan kemarau panjang yang dinilai semakin menyulitkan kehidupan masyarakat.
Sejumlah peserta diskusi lainnya, yakni wartawan senior M. Nasir, Dr. Budi Nugraha, Rudi Sitompul, Dadang Rachmat, Berman Nainggolan, Herwan Pebriansyah, serta Pemimpin Redaksi VOI Iqbal Risyad, juga mempertanyakan belum dimanfaatkannya tawaran bantuan dari negara-negara sahabat untuk membantu penanganan karhutla.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, termasuk mengenai bentuk bantuan yang ditawarkan, mekanisme penerimaan, serta pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.
FWK Minta Penanganan Lebih Sistematis dan Perlindungan bagi Warga
Hendry Ch Bangun menilai karhutla berkepanjangan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah telah menimbulkan keresahan masyarakat. Dampaknya meliputi gangguan kesehatan, perlambatan ekonomi, serta hambatan terhadap pendidikan dan transportasi.
Menurut Hendry, upaya pemerintah pusat perlu diwujudkan melalui langkah yang sistematis dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
Ia juga menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pemadaman karhutla melalui operasi darat dan udara. Menurut pandangan yang disampaikan dalam diskusi, hasil upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang masih menghadapi kabut asap.
Sementara itu, Koordinator Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, khususnya pelaku UMKM yang mengalami tekanan ekonomi akibat karhutla.
Menurut Herry, bantuan dan perlindungan bagi warga tidak seharusnya menunggu hingga kebakaran sepenuhnya padam. Langkah penanganan darurat dan dukungan sosial perlu berjalan beriringan untuk mengurangi beban masyarakat.
“Jangan menunggu apinya padam, baru bergerak!” tegas Herry.
FWK berharap pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan penanganan karhutla berjalan efektif, serta memberikan perhatian terhadap kebutuhan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.(Red.)
*Sumber: Rilis Forum Wartawan Kebangsaan (FWK)