Namun, status Sahara Barat tetap merupakan persoalan yang berada dalam agenda PBB dan menjadi subjek proses politik internasional.

Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2797 (2025) memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026. Resolusi tersebut juga menegaskan dukungan terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB dan utusannya dalam memajukan proses politik menuju solusi yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama berdasarkan kompromi serta sesuai prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk prinsip penentuan nasib sendiri.

Karena itu, perkembangan pembangunan di lapangan dan proses diplomatik internasional menjadi dua aspek yang terus berjalan dalam pembahasan mengenai masa depan Sahara Barat.

Teguh Dorong Momentum Diplomatik

Melihat perkembangan tersebut, Teguh berpandangan bahwa dinamika politik terbaru perlu dimanfaatkan untuk mendorong penyelesaian yang berkelanjutan.

Ia menyoroti Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025) sebagai bagian penting dari perkembangan terbaru proses politik Sahara Barat.

Menurut Teguh, komunitas internasional perlu memanfaatkan momentum diplomatik yang ada untuk mendorong stabilitas, menjaga martabat masyarakat, dan membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang di kawasan.

Pandangan tersebut disampaikan Teguh dalam kapasitasnya sebagai petisioner pada forum Komite 4 PBB, sementara persoalan status akhir Sahara Barat sendiri tetap menjadi bagian dari proses politik yang berlangsung di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan demikian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta proses politik dan diplomatik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam melihat dinamika Sahara Barat secara lebih komprehensif.

*(Penulis; Redaksi)