Seputarpublik.com || JAKARTA — Perkembangan pembangunan di wilayah Sahara menjadi salah satu sorotan dalam pertemuan Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi persoalan dekolonisasi.
Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, hadir sebagai petisioner dalam pembahasan mengenai sengketa Sahara Barat.
Kehadiran tersebut merupakan kali keempat bagi Teguh dalam forum terkait. Tahun ini, lebih dari 100 petisioner berpartisipasi dalam pembahasan mengenai sengketa yang dikenal sebagai Sahara Barat tersebut.
Dalam pemaparannya, Teguh menekankan pentingnya melihat persoalan Sahara tidak hanya dari perspektif politik, tetapi juga dari realitas pembangunan dan kondisi masyarakat di wilayah tersebut.
Menurut Teguh, hak atas pembangunan bukan sekadar konsep abstrak ataupun retorika normatif, melainkan bagian penting dari pemenuhan hak masyarakat.
Ia kemudian menyoroti penerapan New Development Model atau Model Pembangunan Baru yang mulai diterapkan pada 2015 di wilayah Sahara.
Menurutnya, kebijakan tersebut telah mendorong perubahan di sejumlah kota, terutama Laayoune dan Dakhla, yang berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi.
«“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.»
Soroti Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi
Dalam pemaparannya di forum PBB, Teguh menyoroti sejumlah proyek pembangunan infrastruktur strategis yang menurutnya berperan dalam menghubungkan wilayah Sahara dengan koridor perdagangan yang lebih luas.
Salah satunya adalah proyek jalan Tiznit–Dakhla yang menghubungkan wilayah selatan Maroko hingga Dakhla. Selain itu, pembangunan Pelabuhan Atlantik Dakhla juga disebut sebagai bagian dari pengembangan konektivitas dan aktivitas ekonomi kawasan.
Jalan Tiznit–Dakhla sendiri merupakan bagian dari jaringan infrastruktur yang menghubungkan wilayah selatan Maroko dengan kawasan Mauritania dan Afrika Barat.
Teguh juga menyoroti investasi pada sektor energi terbarukan serta fasilitas desalinasi air yang menurutnya dapat mendukung kebutuhan sumber daya dan pembangunan di wilayah tersebut.
Ia menilai pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Sejarah dan Perdebatan Status Sahara Barat
Dalam pemaparannya, Teguh juga mengangkat perspektif sejarah mengenai hubungan wilayah Sahara dengan Kerajaan Maroko.
Ia menyebut hubungan tersebut antara lain dikaitkan dengan hubungan historis, kultural, serta sumpah kesetiaan (bay'ah) antara sejumlah suku setempat dengan Sultan Maroko.
Teguh juga menyinggung periode kolonial ketika Prancis dan Spanyol menguasai sejumlah wilayah di Maroko dan kawasan Sahara.
Setelah Maroko memperoleh kemerdekaan pada 1956, perjuangan untuk memperoleh kembali wilayah yang saat itu berada di bawah penguasaan Spanyol terus berlangsung.
Persoalan status Sahara Barat hingga kini masih menjadi isu internasional yang dibahas dalam kerangka PBB.
Pembangunan dan Partisipasi Politik
Selain pembangunan fisik dan ekonomi, Teguh dalam pemaparannya turut menyoroti perkembangan sosial dan politik di wilayah yang oleh Maroko disebut sebagai Provinsi Selatan.
Ia menyebut tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 23 September lalu berada pada kisaran 60 hingga 80 persen di sejumlah wilayah tersebut.
Menurut Teguh, angka tersebut menjadi salah satu indikator yang menurutnya perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan partisipasi politik masyarakat.
Dalam perkembangan politik Maroko secara nasional, Fatima Ezzahra El Mansouri ditunjuk Raja Mohammed VI sebagai Kepala Pemerintahan pada 29 September 2026 dan menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut dalam sejarah Maroko.
Soroti Dukungan Internasional dan Perkembangan Diplomatik
Teguh juga menyinggung perkembangan dukungan internasional terhadap posisi Maroko dalam isu Sahara.
Ia menyebut pembukaan sejumlah konsulat jenderal asing di Laayoune dan Dakhla serta dukungan dari sejumlah negara sebagai bagian dari perkembangan diplomatik yang perlu diperhatikan.
Namun, status Sahara Barat tetap merupakan persoalan yang berada dalam agenda PBB dan menjadi subjek proses politik internasional.
Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2797 (2025) memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026. Resolusi tersebut juga menegaskan dukungan terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB dan utusannya dalam memajukan proses politik menuju solusi yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama berdasarkan kompromi serta sesuai prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk prinsip penentuan nasib sendiri.
Karena itu, perkembangan pembangunan di lapangan dan proses diplomatik internasional menjadi dua aspek yang terus berjalan dalam pembahasan mengenai masa depan Sahara Barat.
Teguh Dorong Momentum Diplomatik
Melihat perkembangan tersebut, Teguh berpandangan bahwa dinamika politik terbaru perlu dimanfaatkan untuk mendorong penyelesaian yang berkelanjutan.
Ia menyoroti Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025) sebagai bagian penting dari perkembangan terbaru proses politik Sahara Barat.
Menurut Teguh, komunitas internasional perlu memanfaatkan momentum diplomatik yang ada untuk mendorong stabilitas, menjaga martabat masyarakat, dan membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang di kawasan.
Pandangan tersebut disampaikan Teguh dalam kapasitasnya sebagai petisioner pada forum Komite 4 PBB, sementara persoalan status akhir Sahara Barat sendiri tetap menjadi bagian dari proses politik yang berlangsung di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dengan demikian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta proses politik dan diplomatik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam melihat dinamika Sahara Barat secara lebih komprehensif.
*(Penulis; Redaksi)