“Pemerintah harus tegas dan konsisten dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Jangan sampai kegiatan yang berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat justru dibiarkan berjalan tanpa pertimbangan yang matang,” kata Dailami, Minggu (4/10/2026).

Dailami Minta Pemerintah Cermati Dampak Sosial

Dailami meminta kementerian dan lembaga terkait, aparat keamanan, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan melakukan kajian secara menyeluruh.

Menurutnya, keputusan terkait izin tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek administratif. Situasi keamanan, ketertiban umum, ketentuan hukum, hingga potensi dampak sosial juga perlu menjadi pertimbangan.

Ia secara khusus meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) lebih selektif dalam menyikapi rencana konser maupun kegiatan hiburan berskala besar.

Dailami mengakui kegiatan konser dapat memberikan dampak ekonomi, mulai dari perputaran uang, peluang usaha, hingga kunjungan masyarakat. Namun, menurutnya, aspek ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pengambilan keputusan.