Seputarpublik.com || MUSI RAWAS, — Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Musi Rawas resmi melantik kepengurusan periode 2026–2031 di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, Selasa (27/10/2026). Pelantikan ini menjadi langkah penguatan organisasi dalam mendorong profesionalisme perusahaan media, menghadapi transformasi digital, serta menjaga independensi pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
Pelantikan dilakukan oleh Ketua AMKI Sumatera Selatan, Kms Umar Jaya Negara, dan dihadiri Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, jajaran pengurus AMKI Sumatera Selatan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur kepolisian, kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta sejumlah insan pers.
Mengusung tema “Media Konvergensi Bukan Pilihan, tapi Keharusan. Bersama AMKI, Mari Bangkit dan Berinovasi”, kegiatan tersebut menegaskan pentingnya adaptasi teknologi dan inovasi bagi perusahaan media dalam menjawab perubahan kebutuhan informasi masyarakat.
Ketua AMKI Kabupaten Musi Rawas, H. Marwan Ashari, S.H., mengatakan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab untuk memperkuat solidaritas anggota, meningkatkan profesionalisme perusahaan media, serta mendorong inovasi di tengah persaingan industri pers yang semakin dinamis.
Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota membangun kerja sama serta meningkatkan kapasitas perusahaan pers agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekosistem informasi.
Menurut Marwan, AMKI diharapkan menjadi wadah kolaborasi bagi perusahaan media sekaligus mendorong terciptanya ekosistem pers yang profesional, sehat, dan independen.
Sementara itu, Ketua AMKI Sumatera Selatan, Kms Umar Jaya Negara, menegaskan pentingnya organisasi sebagai wadah pemersatu perusahaan media dalam menghadapi berbagai tantangan industri pers.
Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya persaingan menuntut perusahaan media untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan.
Menurutnya, perluasan kepengurusan AMKI hingga tingkat kabupaten dan kota merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi serta mendorong kemajuan perusahaan media di Sumatera Selatan.
Pelantikan AMKI Musi Rawas diharapkan menjadi awal bagi penguatan kolaborasi antarperusahaan media sekaligus peningkatan kontribusi pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Bupati Tekankan Kemitraan Strategis dengan Media
Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menekankan pentingnya hubungan strategis antara pemerintah daerah dan media dalam menyampaikan informasi pembangunan secara luas dan transparan.
Meski demikian, kemitraan tersebut perlu tetap mengedepankan profesionalisme dan kepentingan masyarakat. Media tidak hanya berperan menyampaikan program pemerintah, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, objektif, akurat, dan berimbang.
“Media juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang kritis, objektif, akurat, dan berimbang,” kata Ratna.
Ia menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan insan pers penting untuk mendukung pembangunan. Namun, kemitraan tersebut harus tetap menghormati independensi media dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Program Nyata Menjadi Tantangan Kepengurusan Baru
Setelah pelantikan, tantangan berikutnya bagi AMKI Musi Rawas adalah merealisasikan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.
Sejumlah agenda yang dapat menjadi prioritas meliputi pelatihan jurnalistik, peningkatan kualitas pemberitaan, pengembangan platform digital, serta penguatan tata kelola perusahaan media sesuai dengan ketentuan hukum dan standar jurnalistik.
Keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan seremoni pelantikan, tetapi juga dari konsistensi menjalankan program, meningkatkan kapasitas anggota, dan memberikan kontribusi bagi perkembangan pers di daerah.
Di tengah perubahan industri media, inovasi digital perlu berjalan seiring dengan penerapan kode etik jurnalistik, akurasi informasi, keberimbangan pemberitaan, dan tanggung jawab kepada publik.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi pembangunan. Namun, independensi pers harus tetap menjadi prinsip utama agar media dapat menjalankan perannya sebagai penyedia informasi sekaligus pengawas kepentingan publik.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, AMKI Musi Rawas diharapkan mampu memperkuat perusahaan media yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, profesional dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, dan konsisten menjaga kepercayaan masyarakat.
*(Penulis; Redaksi)